Gubernur Jatim Turun Langsung Selesaikan Konflik Warga Jember dan Banyuwangi

Gubernur Khofifah saat menggelar Rakor Penyelesaian Konflik Kerusuhan antara warga Jember dan Banyuwangi.

Jember, Jatim Hari Ini – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan warga Desa Banyuanyar,  Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi.

Gubernur memimpin rapat koordinasi (rakor) penyelesaian konflik di Pendopo Kabupaten Jember. Kemudian Gubernur Khofifah juga telah mengirim utusan untuk hadir pada pertemuan silaturahmi antar dua kelompok masyarakat Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi dengan masyarakat Mulyorejo Silo Jember, di Cafe dan Resto Gumitir, Jember. 

Bacaan Lainnya

“Alhamdulillah dari silaturahmi tersebut telah ada kesepahaman. Kedua belah pihak telah sepakat untuk saling menjaga kondusifitas wilayah, dan kedua belah pihak juga sepaham bahwa ke depan musyawarah mufakat akan dikedepankan dalam menyelesaikan masalah,” kata Gubernur Khofifah, Rabu  (10/8/2022) pagi. 

Forum itu juga telah menghasilkan kesepahaman bahwa ketahanan wilayah dan sinergi antar kedua belah pihak harus diperkuat. Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk mempercayakan seluruh penyelesaian permasalahan hukum yang ada pada pihak yang berwajib. 

“Saya berharap kesepahaman ini akan menjadi pondasi yang kuat bagi semua pihak. Sehingga disharmoni yang sempat terjadi tidak lagi terulang di waktu mendatang,” tandasnya. 

Secara tegas, Gubernur Khofifah telah meminta kepada Kepala Perhutani Jember untuk mempersiapkan data terkait status kepemilikan lahan dan kepemilikan kebun kopi yang menjadi akar masalah.

“Karena akar masalahnya ternyata adalah kepemilikan kebun kopi. Yang sering terjadi konflik kepentingan ketika panen kopi, terdapat warga yang tidak mengelola  kebun ikut memanen hasil kebun kopi,” urai Gubernur Khofifah. 

“Maka penting bagi Perhutani untuk segera menarik data dan peta dimana legalitas penggunaan lahan melalui sertifikat HGU atau hak hak pemilikan yang lain yang bisa memberi kepastian hukum. Sementara bisa menggunakan perjanjian sambil memproses status perhutanan sosial ke Kementerian KLHK,” imbuhnya. 

Selanjutnya, Gubernur Khofifah juga menggaris bawahi adanya indikasi premanisme dari konflik yang muncul. Kondisi ini harus segera dihentikan sehingga tidak menjadi keresahan di antara kedua wilayah. 

“Saya yakin setelah pertemuan perwakilan masyarakat dan  pemerintah kedua wilayah ini, kesepahaman yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang kuat untuk membangun dan mengedepankan hidup guyub rukun seduluran. Terutama saat ini di Bulan Kemerdekaan, untuk bersama sama menjaga NKRI serta keharmonisan antar sesama warga,” tandasnya.

Pihaknya juga mengapresiasi kecepatan pengamanan dari Polres dan Kodim setempat yang membuat suasana cepat pulih. Hal tersebut sangat penting guna menenangkan masyarakat sehingga tak lagi perlu merasa resah pasca adanya insiden. (kom/fit)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60