Tak Mampu Biayai Perawatan Warga Miskin, Pemkab Pasuruan Minta Bantuan Dinkes Jatim

Surat dari Dinkes Kabupaten Pasuruan kepada Dinkes Jatim.

Pasuruan, Jatim Hari Ini – Beredar surat dari Pemkab Pasuruan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) yang dikirim ke Dinkes Jatim. Surat itu terkait pernyataan Dinkes Kabupaten Pasuruan yang tidak mampu membiayai perawatan warga miskin yang sakit gagal ginjal  dan dirawat di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.

Dalam surat itu, Dinkes Kabupaten Pasuruan juga meminta kepada Dinkes Jatim agar membantu biaya perawatan warga bernama Siti Aisyah tersebut. Seorang warga asal Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari.

Bacaan Lainnya

Surat yang ditandatangani Pj. Sekretaris Daerah Akhmad Hasani dan Kepala Dinkes Ani Latifah itupun mendapat sorotan sejumlah kalangan. Salahsatunya adalah Erick, pegiat sosial. 

“Iya mas betul sekali, meskipun rekom dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan sudah terbit, kalau tidak bisa melampirkan surat keterangan terkait proses pendaftaran BPJS Mandiri kelas 3 dan tidak melampirkan DTKS yang sudah masuk di SIK NG tetap ditolak oleh RSSA Malang. Saya mengalami sendiri, kebetulan saat ini saya mendampingi warga di Kecamatan Kraton dan warga Desa Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan,” terangnya. 

“Sangat miris sekali kalau regulasinya ribet seperti ini dan yang menjadi korban adalah masyarakat dalam akses pelayanan kesehatan. Saya berharap wakil rakyat di kabupaten pasuruan tergerak hati nurani nya untuk bersama-sama berjuang dalam akses pelayanan kesehatan bagi warga kabupaten pasuruan yang tidak mampu dalam pembiayaan kesehatan,” imbuh pria berumur 30 tahun ini. 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Suwito Adi ketika ditanya terkait ini, masih belum membalas pesan yang dikirim melalui whatsapp.

Sementara Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan Shobih Asrori juga belum bisa memberikan tanggapannya. Karena turut serta dalam pemberangkatan jamaah haji. “Mohon maaf mas, saya cuti haji,” balasnya.

Menanggapi polemik ini, Ismail Makki, Ketua Forum Rembug Masyarakat Pasuruan menilai yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan adalah langkah tepat. Dalam upayanya meminta penjelasan pada pemprov Jawa Timur yakni melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Karena jaminan pembiayaan kesehatan di pemerintah kabupaten pasuruan sudah tercover melalui layanan kartu Indonesia sehat (KIS) dan program jaminan kesehatan lainya. 

“Untuk jaminan layanan kesehatan pemerintah daerah kan sudah tercover pada program kesehatan seperti KIS dan lainya, adapun bagi warga yang tidak tercover pada program tersebut secara regulasi pemerintah daerah yakni Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial tidak bisa semerta merta bisa langsung menganggarkan, meski anggaran di Dinas tersebut masih ada,” ucapnya.

“Karena ya itu cantolan regulasinya yang tidak ada. Jadi secara administratif jika dipaksakan menganggarkan justru itu merupakan pelanggaran administratif,” pungkasnya. (zei/fit)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60