Inovasi LARASITA sebagai Solusi Pelayanan Pertanahan Kabupaten Bangkalan Selama Pandemi

Mobil LARASITA.

Pada era reformasi seperti saat ini, konflik di bidang pertanahan semakin kompleks dan meningkat. Seperti masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki sertifikat yang kemudian akan mengganggu jalannya pembangunan, penyimpangan prosedur, sengketa kepemilikan dan persoalan pengukuran tanah, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum pertanahan.

Dilansir dari ombudsman.go.id, pelayanan pertanahan masih ditemukan sangat “personal” dimana penyelesaian satu produk layanan pertanahan masih berdasarkan orang yang menangani berkas tersebut. Belum lagi, di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Pelayanan harus lebih ekstra menyesuaikan sistem kerja yang cocok dengan kondisi pandemi agar pelayanan tetap berjalan dan tidak menjadi semakin buruk.

Bacaan Lainnya

Oleh karena itu, inovasi Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) yang telah diimplementasikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat cocok dengan kondisi saat ini. Dengan adanya layanan ini, masyarakat akan lebih mudah dalam mengurus sertifikasi tanah, penggabungan sertifikat, dll. Hampir seluruh daerah di Indonesia sudah menerapkan pelayanan Larasita, termasuk di Kabupaten Bangkalan.

Lalu, apakah inovasi LARASITA sebagai solusi pelayanan pertanahan di Kabupaten Bangkalan selama pandemi?

Untuk mengetahui keberhasilan tersebut, dapat diketahui melalui kepuasan dari masyarakat. Larasita ini merupakan pelayanan sertifikasi tanah dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa layanan front office mobile secara online. Larasita bekerja dengan menggunakan mobil Larasita, dengan sistem jemput bola yang langsung terhubung dengan Kantor Pertanahan dan BPN RI. Melihat banyaknya daerah-daerah terpencil, sistem jemput bola Larasita ini akan sangat berguna bagi masyarakat. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, pelayanan publik secara langsung dinilai kurang efektif karena dapat menimbulkan kerumunan, dan melanggar protokol kesehatan.

Layanan Larasita sudah diimplementasikan sejak tahun 2010 di Kabupaten Bangkalan. Pada awalnya, layanan Larasita melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur dan Standar Operasional Pelayanan yang berlaku. Namun pada tahun selanjutnya, program ini dinilai kurang begitu optimal dimata masyarakat Bangkalan. Dilansir dari jurnal penelitian oleh Nur Kholis, program ini mengalami berbagai kendala besar. Kendala-kendala tersebut seperti kendala teknik berupa sarana dan prasarana terkadang tidak berfungsi, sosialiasi yang masih kurang. Selain itu, masih terdapat beberapa pejabat desa yang menolak untuk menerima pelayanan Larasita dengan berbagai alasan.

Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Bangkalan masih harus mengupayakan peningkatan pelayanan di bidang pertanahan. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dengan memperbaharui atau mengganti atau mengkombinasikan dengan program yang lebih baik. Minimnya petugas ukur dan surveyor, minimnya petugas pengelola pengaduan yang kompeten, dan kurangnya manajemen leadership yang reformis dan berintegritas (anti KKN) menjadi catatan khusus perbaikan pelayanan ini. (*)

 

*Penulis: Silvi Qothrun Nada (Mahasiswi Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60