Melihat Lebih Dekat Pelaksanaan Prona di Kabupaten Kediri

Kantor BPN Kediri. (@bpn_kabkediri)

Mungkin banyak yang belum tahu apa itu Prona? Prona merupakan singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria yaitu proses sertifikasi tanah secara massal yang dilaksanakan secara terpadu. Digagas oleh Presiden RI Joko Widodo tentunya dengan harapan agar segala urusan mengenai kepemilikan tanah dan sengketa dapat diselesaikan dengan tuntas.

Program tersebut juga diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Bahkan, dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 juga mengatur tentang hal tersebut. Jadi, dapat dipahami bahwa program ini adalah program yang dilindungi oleh pemerintah.

Bacaan Lainnya

Dilansir dari Rumah.com, Badan Pertanahan Nasional melalui Proyek Operasi Nasional Agraria alias Prona sudah menerbitkan sebanyak 7 juta sertifikat hak milik secara gratis pada tahun 2018 lalu. Masing-masing daerah mendapatkan jatahnya, tidak terkecuali daerah-daerah di Jawa Timur.

Program ini ditujukan kepada kelompok menengah kebawah atau bagi warga yang tidak memiliki penghasilan tetap. Kantor Pertanahan mengungkapkan bahwa kelompok yang dimaksud seperti, petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman, dan lain-lain.

Setiap masyarakat berhak mengikuti Prona jika sudah memenuhi semua syarat yang ditentukan. Dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995, mengatur biaya Prona, yaitu Tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat, dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa lokasi Prona dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada negara dan penerima hak Prona hanya perlu membayar kewajiban biaya administrasi.  Artinya, pengurusan sertifikat tanah bagi penerima hak Prona tetap dikenakan biaya administrasi. Namun, bebas dari biaya pembuatan sertifikasi dan proses hukum lainnya. Tentu saja ini lebih meringankan, bukan?

Dengan adanya program ini, setiap masyarakat tentunya berharap agar mereka dapat mengurus sertifikat tanahnya dengan mudah dan lancar tanpa harus berbelit dengan hanya biaya administrasi saja. Lantas, bagaimana situasi yang terjadi di lapangan?

Justru, hal yang terjadi di lapangan masih jauh dari kenyataan. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Prona di Kabupaten Kediri. Banyak ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Lemahnya pengawasan Prona, membuat bebarapa pihak mengambil keuntungan pribadi. Munculnya pungutan liar hingga ditemukannya sejumlah desa di Kabupaten Kediri yang bekerjasama dengan notaris sehingga muncul biaya yang ditagihkan kepada warga.

Tentu saja hal ini menjadi beban bagi setiap masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima hak Prona. Disamping sebagai kalangan masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah namun mereka juga disuruh membayar biaya kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Prona yang merupakan program strategis pemerintah untuk menuntaskan kepemilikan 86 juta sertifikat hingga tahun 2023, ternyata tidak berpihak kepada rakyat.

Salah satu buktinya, Tim Saber Pungli Polres Kediri mengamankan Sukemi sebagai Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar, berserta dua orang yang juga melakukan pungutan liar. Kini ketiga pelaku tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ironisnya, saat dilakukan penelusuran ke Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, mereka tidak dapat menemui pimpinan atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri. Sangat disayangkan sekali apabila seorang pemimpin sudah tidak bisa memberikan informasi terkait dengan hal apa yang sebenarnya terjadi dalam ruang lingkup kerjanya. Tentunya hal ini akan menjadi persoalan baru dari wajah BPN Kabupaten Kediri.

Jadi, praktik pungutan liar sudah merusak sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelaku. Dalam hal ini, Prona harus bersih dari segala macam masalah yang dapat menghambat pelaksanaannya agar apa yang diharapkan oleh pemerintah bisa terealisasikan dengan baik. Jika program sudah berjalan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan segala hal yang bersangkutan dengan kepemilikan tanah dan sengketa dapat diselesaikan dengan tuntas. (*)

 

*Penulis: Moh Syahrul Ramadhina (Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60