Bagaimana Perkembangan Kasus Dugaan Pemotongan BPUM Desa Tegalrandu yang Ditangani Polres Lumajang?

Salahsatu warga yang menerima bantuan ketika didatangi petugas.

Lumajang, Jatim Hari Ini – Dugaan pemotongan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BUPM) di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah oleh oknum perangkat desa setempat sempat viral di media sosial.

Kini kasus itu masih ditangani penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipkor) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Lumajang.

Bacaan Lainnya

Namun meski proses penanganan kasus tersebut sudah memasuki hari ke-22, penyidik masih enggan memberikan keterangan terhadap perkembangan penanganan kasus tersebut.

Padahal tidak sedikit warga yang berharap agar kasus itu mendapat penanganan serius dari kepolisian Polres Lumajang. Sehingga dapat memberikan efek jera baik kepada pelaku pemotongan maupun kepada orang lain yang hendak melakukan perbuatan yang sama.

Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Fajar Bangkit Sutomo, S.Kom ketika ditanya Jatimhariini.com, sejauh mana proses penanganan kasus ini dan sudah berapa orang yang diperiksa, Ia menjawab masih diperiksa.

Sementara Wakapolres Lumajang Kompol Kristiyan Boerbel Martino, SH., S.IK., MM saat dikonfirmasi kasus ini via WhatsApp menegaskan, jika kasus itu terus berlanjut.

Namun, Wakapolres juga enggan memberikan keterangan lebih jauh terkait penanganan kasus dugaan pemotongan BPUM di Desa Tegalrandu tersebut.

“No komen dulu ya Mas. Nanti pasti dirilis,” jawabnya singkat.

Di sisi lain, Ketua LSM Indonesia Bureacracy Watch Lumajang MJ. Choir menuturkan, BPUM sudah jelas aturannya dan jika ada pemotongan berarti sudah timbul perbuatan melanggar hukum.

Apalagi yang diduga melakukan pemotongan adalah oknum perangkat desa setempat. Tentu dia mengerti dan paham jika melakukan pemotongan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

“Saya berharap kasus ini mendapat penanganan serius dari penyidik Tipikor. Jika tidak serius tandanya masuk angin,” tegasnya.

Sekedar diketahui sesuai data yang berhasil dihimpun Jatimhariini.com, sedikitnya ada 142 penerima bantuan BPUM yang dipotong. Bantuan yang keluar tahun 2020 sebesar Rp 2,4 juta itu dipotong antara Rp 50 ribu hingga Rp 1,6 juta per penerima bantuan BUPM.

Sedang bantuan tahun 2021 sebesar Rp 1,2 juta, rata-rata dipotong sebesar Rp 400 ribu.

Modusnya, oknum perangkat desa menawarkan kepada warga agar bisa menerima bantuan BPUM. Dengan persyaratan jika bantuan tersebut cair, akan dilakukan pemotongan. (rus)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60