Apa Kabar Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto?

Kantor Walikota dan DPRD Kota Mojokerto. (ngopibareng.id)

Di Indonesia, reformasi birokrasi telah memberikan banyak perubahan. Reformasi birokrasi dilakukan untuk lebih mendayagunakan administrasi negara.

Seperti melalui reformasi birokrasi, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya perbaikan birokrasi pemerintah dalam rangka membersihkan praktek KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat fungsi lembaga pengawasan.

Bacaan Lainnya

Strategi reformasi birokrasi juga perlu dilakukan sebagai upaya serta langkah untuk memperkuat suatu daerah, mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, reformasi birokrasi sangat penting untuk dilaksanakan.

 

Pelaksanaan reformasi birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan hampir di seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah termasuk di Kota Mojokerto.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan dari setiap daerah. Setiap tahun, reformasi birokrasi Kota Mojokerto selalu mengalami peningkatan.

 

Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang lebih baik.

Seperti belum lama ini, pemerintah Kota Mojokerto meluncurkan program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sebagai bentuk upaya melayani masyarakat dalam meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah melalui digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah.

Digital payment tersebut diantaranya Qris, Virtual Accound, Id Billing, serta Host To Host. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Mojokerto bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim).

Dengan program ini, masyarakat akan lebih mudah dan lebih leluasa dalam melakukan pembayaran darimana saja dan kapan saja.

Tidak hanya itu, program ini juga dapat menarik para investor karena investor akan lebih tertarik jika pemerintah daerah memiliki inovasi baru dalam sektor transaksi digital. Tentunya, dalam situasi pandemi seperti saat ini, metode cashless akan lebih efektif digunakan.

 

Tidak hanya program P2DD, Pemkot Mojokerto juga meluncurkan inovasi lainnya sebagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Seperti aplikasi Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintregasi (Gayatri) yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.

Aplikasi Gayatri ini merupakan inovasi layanan berbasis kesehatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tanpa mendatangi puskesmas, klinik, atau rumah sakit.

Dengan aplikasi Gayatri, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan seperti antrean pemeriksaan rumah sakit, layanan pengingat jadwal kontrol, hingga berita terbaru mengenai Covid-19.

 

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Mojokerto untuk melaksanakan reformasi birokrasi membuahkan hasil.

Dilansir dari beritajatim.com, Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam 2.250 inovasi dari kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Indonesia.

Melalui seleksi ketat, Kota Mojokerto juga berhasil menjadi salah satu nominasi dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan kelompok KIPP bersama 11 kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti hasil dari  reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

Dan untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapai, hendaknya Pemerintah Kota Mojokerto terus melakukan upaya peningkatan dan perbaikan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. (*)

 

*Penulis: Silvi Qothrun Nada (Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60