Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik di Masa Pandemi

Ilustrasi. (nirwanfiles.wordpress.com)

Kata Reformasi sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena, sejak tahun 1998 Indonesia telah melewati masa reformasi dan berbagai macam perubahan dalam manajemen pemerintahan guna meningkatkan kinerja birokrasi.

Seperti yang kita ketahui bahwa, birokrasi ini merupakan penyakit menahun yang terjadi di Indonesia yang sulit di ubah. Pada hakikatnya, reformasi yang terjadi di Indonesia secara tersirat mengharapkan adanya pemberantasan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) dan pelayanan publik yang lebih baik.

Bacaan Lainnya

Namun, apakah selama ini berbagai macam perubahan tersebut sudah terlihat, terlaksanakan dengan baik, serta dirasakan oleh masyarakat?

 

Pada dasarnya, birokrasi pemerintah merupakan mesin penggerak bagi pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, sangatlah penting melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, pelayanan, dan akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

 

Melalui berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sejatinya harus dibuat secara efektif, efisien, serta dilaksanakan dengan baik.

Hal tersebut karena, berbagai program Reformasi  Birokrasi tersebut diarahkan untuk dilaksanakan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas kebijakan, dan menerapkan good governance  dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), efektif, dan efisien.

 

Sejak dinyatakan adanya pandemi virus Covid-19 oleh World Health Organization (WHO) yang meresahkan masyarakat hampir di seluruh negara termasuk Indonesia, berbagai kebijakan pemerintah pun dibuat dalam rangka menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

Kebijakan-kebijakan tersebut akan diberlakukan di seluruh sektor publik seperti pendidikan, transportasi, kependudukan, dan kesehatan. Dimana berbagai sektor publik tersebut mulai akan melakukan penyesuaian sebagai bentuk upaya pencegahan dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, pembatasan rute layanan transportasi publik, hingga meniadakan layanan secara langsung.

Untuk itu, karena masa pandemi ini menuntut masyarakat banyak melakukan adaptasi di kehidupan sehari-hari termasuk pada penyelenggaraan pelayanan publik, maka salah satu upaya pemerintah yang harus dilakukan dan diperhatikan yakni peningkatan standar pelayanan publik.

Hal ini karena sebelum adanya pandemi sampai saat ini, kualitas pelayanan publik di Indonesia bisa dibilang masih rendah. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan publik di era reformasi birokrasi sangatlah penting dilakukan sebab hal tersebut merupakan harapan seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

 

Salah satu faktor rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia yaitu terletak pada birokrasi pemerintah. Dimana para birokrat sebagian besar cenderung ditempatkan sebagai penguasa bukan pelayan publik sehingga hal ini menyebabkan munculnya berbagai permasalahan yang secara langsung maupun tidak langsung sangat merugikan masyarakat.

Sedangkan di era sekarang, pelayanan publik sangatlah dibutuhkan oleh seluruh masyarakat guna mewujudkan negara yang demokratis. Beberapa hal yang salah satunya masih banyak ditemukannya berbagai penyimpangan dalam memberikan pelayanan publik sangatlah meresahkan masyarakat.

Dimana standar dan prosedur pelayanan publik yang diberikan masih kurang efektif, berbelit-belit, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang relativ lamban dan tidak merespon kepada pelanggan. Selain itu, kurang profesionalnya para birokrat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seperti sikap yang kurang baik kepada masyarakat dalam hal melayani dan budaya afiliasi yang melekat sehingga mendorong pada praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

 

Berbagai permasalahan yang terjadi tersebut, reformasi birokrasi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik perlu dilaksanakan dengan sangat bijak.

Karena, pada mulanya transformasi pelayanan publik merupakan adopsi dari nilai-nilai pada sektor privat yang mengakibatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berorientasi pada keuntungan sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan khususnya pelayanan dasar, seperti contoh pada bidang kesehatan dan pendidikan dengan adanya rumah sakit swasta, sekolah swasta, dan lain sebagainya.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pelayanan publik yang dominan pada nilai-nilai sektor privat tersebut dapat beriringan dengan pelayanan yang menerapkan nilai-nilai pada sektor publik. Sehingga dari dua hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan barang dan hak dasar masyarakat meskipun harus tetap ada komitmen, peraturan perundang-undangan, serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Melihat hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi baik di sektor privat maupun sektor publik dan masyarakat juga dapat mengakses pelayanan publik serta mendapat perlindungan terhadap kepentingannya.

 

Melihat berbagai permasalahan yang terjadi dalam birokrasi pemerintah, apalagi di masa pandemi seperti yang terjadi saat ini maka diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik di masa pandemi. Hal-hal tersebut, diantaranya sebagai berikut :

 

Pertama, dengan melakukan adaptasi sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan. Dimana sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan yang ada selama ini di lokasi pelayanan tentunya memerlukan adaptasi atau penyesuaian, apalagi di masa pandemi seperti saat ini.

Adaptasi ini dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan secara langsung menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker atau face shield, menerapkan social distancing dengan memberikan jarak pada antrian maupun ruang tunggu, menyediakan handsanitizer atau tempat cuci tangan serta melakukan sterilisasi secara rutin baik  penyemprotan disinfektan maupun pembersihan pendingin ruangan secara rutin.

 

Kedua, dengan meningkatkan sistem penyelenggaraan pelayanan secara online. Di masa pandemi saat ini, Pelayanan yang dilakukan dengan sistem online akan sangat membantu masyarakat yang mungkin tidak bisa datang secara langsung ke lokasi pelayanan tersebut. Namun, pelayanan yang dilakukan secara online ini tetap perlu diperhatikan.

Hal ini karena, tidak semua pelayanan bisa dilakukan secara online, misalnya dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru, STNK,  perekaman e-KTP, dan beberapa layanan lainnya. Sistem online dalam pelayanan tersebut dapat dilakukan pada proses pendaftaran, pelengkapan berkas, ataupun pengambilan nomor antrian, sehingga dapat dilakukan pengaturan waktu kedatangan dari pengguna layanan.

 

Ketiga, dengan menyediakan informasi secara jelas mengenai standar pelayanan. Dimana dari sebagian besar penyelenggara layanan yang ada di Indonesia telah memiliki media sosial (online) dan website.

Namun, sangat disayangkan bahwa seringkali media ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk menyampaikan beberapa informasi mengenai standar pelayanannya baik dalam menyampaikan produk layanan, prosedur, biaya, syarat, mekanisme, dan jangka waktu, ataupun untuk menyampaikan kegiatan atau kinerja yang dilakukan para pegawai selama bekerja.

Oleh karena itu, seiring dengan adanya pandemi ini, pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai media sosial (online) dan website secara optimal untuk menyediakan berbagai informasi secara jelas terutama mengenai standar pelayanannya. Karena, dengan memanfaatkan kondisi seperti saat ini melalui berbagai media sosial (online) dan website dengan baik dan bijak akan sangat membantu masyarakat dalam mendapat kejelasan informasi agar tidak terjadi kerumunan massa di ruang pelayanan.

 

Keempat, dengan meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pelaksana layanan. Dimana berbagai penyesuaian dan adaptasi yang dilakukan dalam proses pelayanan, tentunya untuk mendukung hal tersebut terlaksana dengan baik maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi pelaksana layanan (Sumber Daya Manusia) terutama dalam penggunaan sistem yang berbasis teknologi informatika maupun asas-asas pelayanan publik lainnya.

Hal ini karena seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka diharapkan pemerintah dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. (*)

 

*Penulis: Zeyromita Oversi Bolanitan (Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60