Dewan Nilai Kepesertaan JKN-KIS di Lumajang Masih Minim

Rapat Paripurna di Kantor DPRD Lumajang.

Lumajang, Jatim Hari Ini –  Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Lumajang, melalui Ketua Komisi D DPRD Supratman, SH., menyebut, program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Lumajang masih minim.

Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Serta pemahaman bahwa JKN-KIS ini adalah gotong-royong.

Bacaan Lainnya

“Di Lumajang masih ada sekitar 38 persen masyarakat Lumajang yang belum mendapatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mandiri maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI),” ungkapnya, pada Jatimhariini.com, Jumat (25/6/2021) pagi.

Selain pemerintah, Ia berharap masyarakat juga bisa pro aktif untuk mengetahui prosedur dalam mendapatkan pelayanan, supaya bisa terdaftar dalam program JKN-KIS. Karena tujuan diselenggarakannya Program JKN-KIS adalah untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial.

“Salah satu peran besar Pemerintah dalam program ini adalah menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu mendapat pelayanan kesehatan yang sama,” tambahnya.

Dengan adanya Program JKN-KIS, diharapkan seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Menurut Supratman, perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu tidak hanya cukup dari sisi pembayaran iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah saja.

Ia menegaskan, perlu dilihat lebih jauh bagaimana ketersediaan infrastruktur dan sumber daya kesehatan, akses menuju tempat pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan kesehatan.

“Untuk menjawab semua kebutuhan tersebut, maka diperlukan sinergitas yang baik dari semua pihak, baik itu Pemerintah daerah, Dewan dan semua pihak terkait lainnya,” tegasnya.

Disinggung terkait dengan banyaknya penyampaian soal buruknya layanana yang diberikan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haryoto Lumajang kepada pasien kelas 3 dalam hal ini pemegang JKN-KIS.

Supratman menegaskan, pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan yang melakukan rawat inap di RSUD dr. Haryoto Lumajang, pada dasarnya sudah memperoleh pelayanan sesuai standart yang berlaku di sebuah rumah sakit.

“Meski demikian, kita akui ada sebagian kecil masyarakat yang merasa dirugikan dalam pelayanan kesehatan tersebut, baik secara administrasi maupun medis, namun itu oleh oknum bukan pihak Rumah Sakit, karena secara umum pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit sudah mulai membaik, dan Dewan akan terus melakukan pengawasan dan kontrol secara berkesinambungan,” pungkasnya. (yon)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60