DPRD Lumajang Tanggapi Soal SiLPA dan Rencana Pemkab Hutang Rp 200 M

Wakil Ketua DPRD Lumajang H. Bukasan.

Lumajang, Jatim Hari Ini – DPRD Lumajang menanggapi soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Lumajang 2020 sebesar Rp 178 miliar. Serta soal rencana Pemkab Lumajang hutang Rp 200 miliar ke pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Lumajang H. Bukasan menyampaikan, SiLPA yang masih terlalu besar mengindikasikan belum optimalnya penggunaan instrumen APBD dalam penyerapan anggaran itu sendiri.

Bacaan Lainnya

“Banyaknya faktor yang menyebabkan selisih antara penerimaan dan pengeluaran perlu menjadi perhatian pemerintah sehingga jadi SiLPA,” ungkapnya saat ditemui Jatimhariini.com.

Bukasan juga menegaskan bila tidak mau terjadi SiLPA di akhir Tahun ini, pemerintah harus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dari sisi penerimaan serta pengeluaran dengan matang. Sehingga kinerja penyerapan anggaran nanti dalam pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan.

“Jadi SiLPA itu nanti, bila kebijakan baru sudah turun, harus di kembalikan seperti semula tidak boleh di gunakan untuk yang lain. SiLPA yang masih ada dalam pengelolaan nanti diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal, sehingga implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat berjalan dengan lebih baik,” tegasnya, Kamis 24/6/2021).

Di sisi lain Pemkab sudah mengajukan pinjaman Rp 200 miliar ke Kementerian Keuangan. Rencananya anggaran itu dialokasikan untuk perbaikan jalan.

Namun sejauh ini belum ada pembahasan terkait itu antara eksekutif dan legislatif. “Kita dengan pemerintah belum ada diskusi atau rapat terkait hal ini, meski dalam pembayaran nanti dipotongkan dari Dana Alokasi Umum (DAU),” ungkap Politisi PDIP tersebut.

Tak Hanya itu, Ia meminta pemerintah harus mempertimbangkan Kemampuan keuangan daerah apalagi DAU.

“Apakah nanti ketika DAU itu dipotong, tidak mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang melekat dari dana itu sendiri,” tuturnya.

Selanjutnya, Bukasan berharap Pemkab harus transparan memberi penjelasan kepada legislatif. bahkan harus jelas. Diantaranya spek jalan yang akan dibangun.

“Kita tidak akan setuju bila tidak ada pemaparan yang jelas dari Pemkab, apalagi pengajuan pinjaman yang di usulkan terkonsentrasi untuk infrastruktur jalan yang bagaimana,” pungkasnya. (ted)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60