Sudah Langganan Parkir, Kenapa Warga Nganjuk Masih Bayar ke Jukir?

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, Tri Wahju Kuntjoro.

Nganjuk Jatim Hari Ini – Parkir berlangganan pada kendaraan bermotor sudah diatur dalam Perda Kabupaten Nganjuk 3/2018 sebagaimana perubahan atas Perda 03/2011 tentang retribusi jasa umum.

Namun Perda tersebut disoal oleh masyarakat. Pasalnya, meski telah membayar parkir berlangganan, warga masih sering dipungut biaya oleh juru parkir (jukir).

Bacaan Lainnya

Hal ini terlihat jelas di beberapa ruas jalan umum. Para jukir masih memungut biaya parkir, walau di plat nomor kendaraan bermotor telah terpasang stiker parkir. Sebagaimana pasal 1 ayat (47) tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan retribusi berlangganan atas penggunaan parkir di tepi jalan umum.

“Kondisi ini membuat Program Parkir Berlangganan yang selama ini diterapkan di Nganjuk menjadi sia-sia belaka. Karena meski warga pada tiap tahunnya ditarik biaya parkir langganan saat bayar pajak kendaraan, tapi pada prakteknya masih ditarik biaya parkir oleh jukir di pinggir jalan raya,” kata Hery Indarto MT, pengamat hukum pada Jatimhariini.com, Selasa (22/06/2021)

Hery menambahkan, sementara dalam program parkir langganan, tiap tahun warga Nganjuk ditarik biaya parkir langganan. Sebagaimana yang tertuang pada Perda 3/2011, sepeda motor sebesar Rp 15.000, kendaraan roda 4 hingga kendaraan besar sebesar Rp 20.000–Rp 25.000.

Sedangkan  untuk tarif retribusi parkir non langganan untuk sepeda motor Rp 500, mobil Rp 1.000, truk dan bus sebesar Rp 1.500. Setiap kali parkir dengan memberikan karcis kepada subjek retribusi yang menggunakan jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum.

“Tapi, kalau jukir tidak memberikan karcis pada subyek retribusi sedangkan retribusi tersebut masih ditarik biaya, maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk akan mengalami kerugian pendapatan dari tempat parkir,” tambah Hery.

Sebab itu Hery berharap, untuk mengurangi kerugian ini, diperlukan adanya pengawasan yang ketat dari instasi yang menangani hal tersebut seperti Satpol PP sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan Perda.

“Kalau retribusi liar terus dibiarkan, PAD Nganjuk akan sulit terdongkrak dan masyarakat secara langsung akan dirugikan karena mereka disamping telah membayar retribusi parkir berlangganan juga masih harus membayar lagi secara konvensional setiap kali parkir,” tandas Hery.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, Tri Wahju Kuntjoro ketika dikonfirmasi terkait ini mengatakan, bahwa yang terjadi itu bukanlah pungutan. Tetapi dilakukan secara sukarela.

Dirinya menegaskan, seharusnya untuk warga Nganjuk ketika ditarik biaya parkir oleh jukir, tidak wajib membayar dengan menunjukan stikernya.

“Bagi warga yang telah berlangganan parkir, mereka tidak diwajibkan untuk membayar lagi dengan cara menunjukkan stiker parkir berlangganan,” tegas Tri Wahyu Kuntjoro.

Untuk petugas parkir yang tidak berseragam, diakuinya memang harus ada penindakan dari instansi terkait. Disamping itu, Tri Wahyu Kuntjoro juga akan melakukan evaluasi untuk analisa antara lokasi dan kebutuhan petugas dalam antisipasi adanya pungutan liar.

“Kami akan segera melakukan evaluasi dan pembinaan kepada para jukir agar tidak melakukan hal hal yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang bisa berakibat sanksi pidana atau denda bagi mereka,” pungkasnya. (dhanny)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60