Polres Lumajang Selidiki Kasus Dugaan Pungli BPUM di Desa Tegalrandu

Salahsatu warga yang menerima bantuan ketika didatangi petugas.

Lumajang, Jatim Hari Ini – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) BLT UMKM atau BPUM di Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah mulai ditangani Polres Lumajang. Kasus tersebut melibatkan salahsatu perangkat desa setempat berinisial HA.

Kasat Reskrim, AKP Fajar Bangkit Sutomo, S.Kom ketika dikonfirmasi jatimhariini.com menyampaikan, jika pihaknya masih melakukan penyelidikan. Sementara pihaknya baru menyelidiki kasus BPUM dan belum mengarah ke hal lain.

Bacaan Lainnya

Disinggung terkait ada instansi yang dicatut oleh pelaku, AKP Fajar menyampaikan bisa saja pelaku hanya mengaku-ngaku seperti itu. Pihaknya akan terus bertindak sesuai prosedur yang berlaku.

“Terlapornya masih ada 1 orang, sementara masih BPUM,” pungkas Kasat Reskrim, Kamis (17/6/2021).

Informasi yang berhasil dihimpun jatimhariini.com, sedikitnya ada 142 penerima bantuan BPUM yang dipotong. Bantuan yang keluar tahun 2020 sebesar Rp 2,4 juta itu dipotong antara Rp 50 ribu hingga Rp 1,6 juta per penerima.

Sedang bantuan tahun 2021 sebesar Rp 1,2 juta, rata-rata dipotong sebesar Rp 400 ribu.

Modusnya, oknum perangkat desa menawarkan kepada warga agar bisa menerima bantuan BPUM. Dengan persyaratan jika bantuan tersebut cair, akan dilakukan pemotongan.

Dalam pengumpulan datanya, oknum tersebut dibantu oleh 6 orang. Salahsatu diantaranya sebagai Ketua RT.

Data usaha yang disetorkan itu banyak yang fiktif. Yaitu dengan mengatas namakan usaha milik orang lain. Sehingga, warga yang benar-benar memiliki usaha dan bantuan yang diterimanya ikut dipotong, akhirnya menjerit.

Pemotongan dana bantuan tersebut dilakukan pelaku di bank dan di rumah korban. Juga di sejumlah tempat berdasarkan kesepakatan. Oknum tersebut juga menyebut, 30% potongan itu diberikan ke dewan dan KPK.

Parahnya lagi, KTP, buku tabungan dan kartu ATM penerima bantuan, sebagian masih dipegang oknum tersebut. (rus)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60