DPRD Jatim Tolak Penutupan Pabrik Gula Swasta di Lamongan dan Blitar

Anggota DPRD Jatim.

Lamongan, Jatim Hari Ini – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menolak rencana penutupan dua pabrik gula Swasta di Jatim.

Dua pabrik gula tersebut yaitu PT Kebun Tebu Mas (KTM) di Lamongan dan PT Rejoso Manis Indo (RMI) di Kabupaten Blitar.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto berharap KTM di Lamongan dan RMI di Kabupaten Blitar untuk secepatnya memenuhi persyaratan pendirian pabrik gula di Jatim. Yaitu penyediaan lahan 20 Persen untuk mempunyai lahan sendiri.

“Sampai saat ini KTM sudah memenuhi 16,5 % tentunya kami berharap KTM bisa memenuhi dalam waktu singkat ,” kata politikus asal Partai Demokrat itu, Kamis (17/6/2021).

Lanjut Subianto, DPRD Jatim juga sedang berusaha memperjuangkan kuota impor gula rafinasi bagi PT KTM.

“Ternyata gula rafinasi yang diproduksi dari KTM tidak dapat kuota import. Ini yang kami perjuangkan agar para pabrikan Mamin dan pelaku UMKM bidang Mamin tidak terlalu jauh untuk mendapatkan gula rafinasi yang nantinya membebani para pelaku pabrikan Mamin dan pelaku UMKM berbasis mamin,” jelasnya.

Sementara menyangkut soal permintaan APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat) Jatim agar PT KTM dan RMI ditutup, politisi asal Partai Demokrat ini mengaku kurang sependapat karena dampaknya bernilai investasi di Jatim.

“Ini kepentingan investasi bagi Jatim dan tentunya akan menambah PAD bagi Jatim. Saya mengambil contoh PT KTM saat ini bisa memberikan randemen lebih baik dari pabrik gula yang lainnya,” katanya.

“Sekarang ini randemennya 9,57 setara harga Rp 99.800 per kwt tebu. Nilai tersebut sangat besar bagi petani tebu dan ini tidak tentu didapat dari PG yang lainnya. Itu masih dari PT KTM, belum lagi di PT RMI. Makanya kalau ditutup kami kurang sepakat,” lanjutnya.

Senada, anggota Komisi B lainya, Rohani Siswanto menyoroti getolnya APTRI Jatim yang selalu mendesak pemerintah untuk mencabut ijin pabrik gula milik PT KTM (Kebun Tebu Mas) di Lamongan dan PT RMI di Blitar.

“Saya kira lebih baik APTRI Jatim memikirkan bagaimana mensejahterakan petani tebu di Jatim. Tak usah urus dapurnya orang lain,” sindir politikus asal Partai Gerindra.

Semestinya, APTRI ini fokus pada tugasnya sendiri bagaimana mensejahterakan petani tebu, dan tak usah untuk mendesak untuk mencabut ijin sebuah pabrik gula di Jatim.

“Tentunya sudah ada instrumen negara yang diberikan kewenangan memberikan/mencabut ijin tersebut. Kalau ada dugaan penyimpangan laporkan saja tidak usah terlalu banyak berwacana, segera laporkan ke pihak berwajib. Tentunya jika ada pelanggaran, akan ada sanksi untuk itu,” tegas pria asal Pasuruan ini.

Menurut Rohani, getolnya APTRI bersuara agar pabrik gula PT KTM dan PT RMI ditutup, dikhawatirkan ada anggaran kalau APTRI ada titipan dari pihak tertentu.

“Saya kira lebih baik fokuslah pada tugasnya membuat petani bergairah menanam tebu. Sekaligus introspeksi kenapa para petani itu malah menjual tebu ke pihak swasta kalau memang mereka punya ikatan kuat dan kepercayaan dari para petani,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPD APTRI PTPN XI Jawa Timur, Sunardi Edy Sukamto, sebelumnya mengatakan ijin kedua PG Swasta di Jawa Timur itu sebagai pabrik gula kristal putih (GKP) berbasis tebu dengan kewajiban memiliki lahan tebu sendiri. Namun selama hampir 5 tahun terakhir tidak menepati janji untuk menyiapkan lahan tebu dan tanamannya sendiri.

“Kedua pabrik itu membeli tebu petani dengan harga lebih tinggi dari pabrik lainnya, terutama pabrik gula milik BUMN. Akibatnya, pabrik gula lainnya mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Beberapa pabrik harus mengurangi produksi dan sebagian bahkan terpaksa tutup,”pungkasnya. (win)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60