Bupati Nganjuk Jalani Masa Tahanan, DPRD Hentikan Hak Interpelasi

Rapat hasil kajian dan pembahasan oleh tim perumus hak interpelasi.

Nganjuk, Jatim Hari Ini – Pandangan DPRD Kabupaten Nganjuk atas penjelasan dan/atau keterangan Bupati Nganjuk terhadap hak interpelasi tentang kebijakan strategis Pemkab yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat atas keluarnya Perbup 11/2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Parades) tidak dapat dilanjutkan.

Hal ini sebagaimana hasil kajian dan pembahasan oleh tim perumus hak interpelasi yang dibacakan oleh Muhammad Nur Daenuri, anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.

Bacaan Lainnya

DPRD menyatakan, karena Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat saat ini sedang menjalani masa tahanan, maka tahapan pelaksanaan hak Interpelasi DPRD kepada Bupati Nganjuk tidak dapat dilanjutkan.

“Itu tertuang dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja posisi Bupati sebagai subyek hak interpelasi tidak dapat digantikan oleh siapapun termasuk Plt Bupati,” kata Muhammad Nur Daenuri.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono. Hak interpelasi DPRD Kabupaten Nganjuk muncul karena kebijakan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat saat mengeluarkan Perbup 11/2021 yang menjadi obyek dari hak interpelasi tidak dimungkinkan untuk memberikan keterangan dalam rapat paripurna. Karena sedang menjalani masa tahanan di Bareskrim Polri.

Disamping itu subtansi Perbup sendiri secara hukum berlaku sah dan mengikat karena telah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan Permendagri 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah Permendagri120/2018.

“Meski ada satu pasal dalam Perbup 11/2021 yang tidak sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur Jatim menurut hukum tidak akan membatalkan Perbup secara keseluruhan. Jadi mengacu hal itu DPRD Kabupaten Nganjuk tidak melanjutkan hak tersebut dan menerima penjelasan atau keterangan Plt Bupati Nganjuk terhadap Hak Interpelasi,” tandas Tatit.

Sementara Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengucapkan trimakasih dan mengucapkan puji syukur atas diterimanya keterangan Bupati Nganjuk atas hak interpelasi oleh DPRD Kabupaten Nganjuk.

“Pandangan dewan kali ini, menerima keterangan Bupati Nganjuk terhadap hak interpelasi. Dengan demikian Perbup 11/2021 secara hukum tidak melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku,” tutup Marhaen. (Dhanny)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60