Perkara Praperadilan Terhadap Polres Madiun yang Dilayangkan Erik PS Ditolak PN

Sidang praperadilan.

Madiun, Jatim Hari Ini – Perkara praperadilan terhadap Polres Madiun Kota yang dilayangkan oleh pihak tersangka kasus dugaan pengoplosan gas elpigi akhirnya ditolak oleh kakim tunggal Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Putusan itu disampaikan pada sidang yang digelar Senin (7/6/2021) dengan agenda pembacaan putusan. Seperti diketahui, tersangka digerebek polisi pada 7 april 2021 lalu.

Bacaan Lainnya

Permohonan praperadilan yang  dilayangkan oleh Erik Putra Sundawa melalui kuasa hukumnya, Kurniatin Fatimah SH MH tersebut awalnya mempersoalkan prosedur penangkapan. Juga prosedur penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dianggap menyalahi KUHAP.

Namun dalam sidang pembacaan putusan tersebut, hakim dalam pertimbangannya, menyatakan menolak seluruh materi gugatan praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon.

Kurniatin awalnya dalam materi praperadilan tersebut menganggap bahwa proses penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap kliennya. Hal itu jika mengacu pada laporan polisi model A, tidak ditemukan unsur sedang melakukan pengoplosan gas elpiji dari satu tabung ke tabung lainnya.

“Klien saya pada saat terjadi penggerebekan itu , tidak sedang berada dilokasi dan baru datang ke lokasi setelah polisi berada di TKP dan saat penggerebekan itu tidak ada aktivitas penyuntikan atau pengoplosan, ” kata Kurniatin pada Jatimhariini.com.

Lanjutnya, kliennya setelah di TKP diminta oleh polisi untuk mempraktekkan cara memindah isi tabung satu ke tabung lainnya.

Ia juga menyatakan, pada saat penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa barang bukti seperti tabung, alat penyuntikan , laptop, dan alat pengerek benda belum mengantongi Surat Ijin Penggeledahan dan Penyitaan dari Pengadilan.

Di persidangan, sebelumnya terungkap bahwa Surat Ijin Penggeledahan dan Penyitaan tersebut baru diajukan polisi ke pengadilan pada tanggal 8 april 2021. Hasilnya baru keluar tanggal 14 april 2021.

Sementara itu, diketahui bahwa tersangka Erik ini seperti yang  dikatakan oleh kuasa hukumnya hanyalah sebagai karyawan. Sementara pemilik usaha ini adalah Ifan yang saat ini berstatus sebagai DPO.

“Putusan hakim tidak sesuai fakta-fakta di persidangan, namun saya menghargai dan akan melakukan pembelaan dalam pokok perkara di sidang perkara pidana nanti,” kata Kurniatin Fatimah usai keluar dari ruang sidang. (jhon/dhanny)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60