Pengurusan Ijin Keramaian di Lumajang Terkendala Rekom Satgas Covid-19

Acara kesenian di Lumajang.

Lumajang, Jatim Hari Ini – Selama masa pandemi Covid-19 berlangsung, Sat Intel Polres Lumajang belum pernah mengeluarkan ijin kegiatan masyarakat. Dalam pengurusan ijin kegiatan itu tidak dipungut biaya alias gratis. Namun harus mendapat rekom dari Satgas Covid-19 dan Instansi terkait.

Kasat Intel, AKP Hari Akriyanto ketika dikonfirmasi melalui Kasi Yanmas, Aiptu Yogi menyampaikan pihaknya akan menerbitkan ijin apabila pemohon telah memenuhi persyaratan.

Bacaan Lainnya

Diantaranya, jika pemohon mengajukan ijin kegiatan keagamaan harus mendapat surat rekomendasi dari Kemenag. Kemudian pemohon juga harus melampirkan rekomendasi dari Satgas penanganan Covid-19.

“Jika kegiatannya seni budaya, rekomnya dari Disparbud dan dilengkapi ijin dari Satgas Covid-19,” jelas Aiptu Yogi kepada jatimhariini.com ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/6/2021).

Tidak dikeluarkannya ijin dari Polres Lumajang karena pemohon tidak melengkapi berkasnya dengan surat rekomendasi dari Satgas Covid-19. Jika acaranya tidak terlalu besar, mengurus ijinnya cukup di tingkat kecamatan saja.

“Yang tidak mengeluarkan ijin itu dari Satgas, bukan dari Polres,” tegasnya.

Aiptu Yogi juga menyampaikan jika acara yang dibubarkan oleh petugas selama ini, selain belum mengantongi ijin juga melanggar protokol kesehatan.

Salahsatu Satgas Covid-19, Kalaksa BPBD Lumajang, Indra Wibowo Leksana menyampaikan pihaknya akan menghimbau kepada masyarakat agar menunda kegiatan tersebut. Apabila masyarakat memaksa, pihaknya akan memberi ijin dengan memberi batasan-batasan sesuai protokol kesehatan.

“Jika tidak memenuhi protokol kesehatan ya otomatis kita tolak. Kita ada tim yang akan turun melihat kesiapan di lapangan, bukan dari BPBD saja,” jelas Indra.

Dari pantauan jatimhariini.com di lapangan, salahsatu kepala desa menghadirkan seni jaran kencak dan reog pada acara resepsi pernikahan putranya. Dalam acara tersebut diduga tidak berijin, namun tidak dilakukan pembubaran.

Sementara, salahsatu warga yang mengurus ijin keramaian di tingkat kecamatan, harus membayar uang sebesar 3 juta. Namun menjelang pelaksanaan, warga tersebut harus membayar uang sebesar 10 juta, dan akhirnya dibatalkan. (rus)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60