PPPK Gunakan APBD, Bupati Lumajang Minta Kejelasan ke Pusat

Bupati menjelaskan terkait PPPK.

Lumajang, Jatim Hari Ini – Bupati Lumajang Thoriqul Haq minta penjelasan kepada Pemerintah Pusat terkait anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kegalauan bupati bukan tanpa sebab, bila anggaran itu harus dibebankan ke APBD, menurutnya memberatkan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Bacaan Lainnya

“Kecuali kalau benar ada DAU (Dana Alokasi Umum) diberikan Pemerintah Pusat ke Pemkab, ada tambahan anggaran yang spesifik untuk program P3K (PPPK),” jelasnya saat di akun media sosialnya, Selasa (01/06/2021).

Ia menambahkan, pihaknya mengikuti mekanisme administrasi yang harus dipenuhi dalam mengusulkan formasi PPPK.

Pemkab juga diminta memberikan surat pernyataan sanggup membiayai seluruh formasi PPPK dari anggaran APBD.

“Tentu ini yang jadi problem bagi daerah, bila DAU ingklut menjadi anggaran program P3K (PPPK), sebab tahun lalu pernah ikut mekanisme tersebut sebanyak 332 tentang program P3K (PPPK) ini sepenuhnya dibebankan APBD,” imbuh Cak Thoriq.

Bupati Lumajang juga mengatakan, besar harapan dari teman K35 bisa mendapatkan tambahan kuota. Karena yang didapat hanya 238 formasi dengan jumlah guru K35 sebanyak 2.600.

“Ini juga yang harus diberi keadilan berkenaan dengan seluruh teman K35 bisa mengikuti tes PPPK di akhir masa dengan penilaian yang telah memiliki SK guru,” katanya. (ted)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60