Target Pajak Pasir di Lumajang Belum Tercapai, Tata Kelola Perlu Diperbaiki

Tambang pasir di Kabupaten Lumajang.

Lumajang, Jatim Hari Ini – Seperti diketahui, target pajak pasir di Lumajang tahun 2020 belum tercapai. Dari Rp 37 miliar yang ditargetkan, hanya Rp 7 miliar yang terealisasi.

Kepala BPRD Lumajang Susi Harianti mengatakan, tak tercapainya target itu karena tata kelola yang belum baik. Sehingga perlu diperbaiki, utamanya terkait SKAB dan para penambang ilegal.

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan, belum optimalnya pajak tersebut juga dipengaruhi banyak faktor. Diantaranya harga pasir Lumajang yang murah hingga banyak penambang tidak berizin. Diketahui, jumlah penambang berizin di Kabupaten Lumajang sebanyak 51 yang masih aktif dan satu izin yang sudah mati yaitu Lentera Abadi.

“Perlu diketahui saat ini harga pasir cuma Rp 20 ribu per ton dan pajaknya sendiri Rp 5 ribu per ton, belum lagi masih banyak penambang belum izin,” katanya saat dikonfirmasi jatimhariini.com di kantornya, Senin (24/05/2021).

Pihaknya juga menginginkan, agar Pajak Minerba dinaikkan karena dinilai masih relatif rendah. Serta untuk penambang yang berijin dan manual bisa saling melengkapi. Penambang manual tidak berizin bisa bergabung kepada penambang berizin.

Karena hal itu kerap menyebabkan banyak konflik di pertambangan. “Persaingan yang tidak sehat masih banyak terjadi, dalam hal ini bupati menghendaki para penambang berizin merangkul yang manual. Karena bagaimanupun pula penambang ilegal tidak dibenarkan bisa dikatakan penggelapan, jika seperti itu sudah wewenang petugas APH (aparat penegak hukum),” inginnya.

Menurutnya upaya sudah dilakukkan pihaknya untuk mengoptimalkan pendapatan pajak. Terlebih kata dia, BPRD sendiri fungsi pokoknya adalah pemungutan dan kontrol, bukan menertibkan.

Sementara itu, pihaknya sudah membentuk paguyuban di empat sektor per wilayah kerja. Bertujuan agar penertiban tata kelola pertambangan bisa menaikkan pajak minerba yang tidak optimal.

“Kita sudah membentuk paguyuban dan sudah melakukkan pembinaan kepada seluruh penambang yang langsung di ketahui APH, OPD yang berkaitan serta di setujui, nantinya dari paguyuban tersebut bisa melakukkan pengawasan yang didampingi dari petugas yang terkait, tidak serta merta yang di lihat adalah pihak BPRD semua harus terlibat baik dari instansi pemerintah maupun APH,” tuturnya.

Disamping itu, dari target pajak belum terealisasi di tahun sebelumnya, di harapkan nantinya semua saling berkerja sama semua pihak agar capaian pajak minerba di tahun 2021 bisa sesuai di inginkan.

Selanjutnya, daerah yang wajib pajak minerba bisa di jadikan contoh kenapa mereka bisa setor pajak tinggi dari daerah lain.

Data dari BPRD, penyumbang pajak terbesar dari mineral bukan logam di tahun 2020, 60 persen berasal dari Kecamatan Pronojiwo.

“Saya akui didaerah Pronojiwo itu luas hektare lahan sedikit. Tetapi mereka bersatu padu saling melengkapi sehingga wajib pajaknya sangat patuh,” pungkasnya. (ted)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60