Target Pajak Pasir Lumajang Meleset, DPRD Beri Tanggapan

Wakil Ketua DPRD Lumajang Oktifiani .

Lumajang, Jatim Hari Ini – DPRD Lumajang menyoroti pemerintah atas tak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak pasir atau minerba di 2020.

Seperti diketahui, target PAD dari pajak minerba bukan logam tahun 2020 sebesar Rp 37 M. Namun terealisasi Rp 7 M atau 9 persen saja.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua DPRD Lumajang Oktifiani menjelaskan, dari beberapa sektor PAD sebenarnya sudah menunjukan capaian yang bagus. Tetapi ada sektor yang dimana perlu adanya penanganan yang serius dari eksekutif agar tercapai. Salahsatunya dari pajak pasir.

“Ada salah satu sektor dimana capaian targetnya sangat miris, penggerakanya sangat tinggi tapi PAD-nya tidak maksimal,” jelas politisi Gerindra itu, Selasa (18/05/2021).

Ia punya rasa empati yang tinggi terhadap sektor pajak minerba bukan logam karena pemenuhan permintaan pasir cukup tinggi. Tapi target pajaknya masih tergolong rendah dari pajak yang lain.

“Kita jangan sampai sumber daya di ambil tapi tidak ada kontribusi apapun terhadap Lumajang sendiri,”tambahnya.

Pihaknya sebagai badan legislatif selalu mendorong eksekutif untuk terus melakukkan upaya- upaya dalam capaian PAD. Termasuk pajak minerba bisa tercapai sesuai target.

“Kami bukan tenaga teknis, tapi hanya pengarah apa yang nantinya perlu di benahi pemerintah. Agar PAD ini nantinya bisa tercapai,” sambungnya.

Terpisah, Kepala BPRD Lumajang Hari Susanti ketika dikonfirmasi, menegaskan, tidak tercapainya target itu dipengaruhi banyak faktor. Diantaranya permintaan pasir berkurang dan tambang yang belum tertib.

“Banyak faktor, kenapa pajak dari minerba tahun 2020 ini tidak tercapai. Ambil contoh bencana alam erupsi Semeru dan wabah Corona serta banyak lagi,” ujarnya pada Jatimhariini.com di kantornya, Jumat (21/5/2021).

Lanjutnya, pihaknya juga sudah berupaya merangkul para penambang dari yang ilegal menjadi legal. Bahkan melakukkan penertiban di kawasan area tambang yang dibantu instansi terkait.

Tak hanya itu, dengan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah, pihaknya optimis dan terus berusaha dengan harapan pajak minerba tahun 2021 ini dengan target sebesar Rp 25 M bisa tercapai.

“Semoga tahun 2021, kami berharap para penambang mau mematuhi semua peraturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dan pemkab,” ungkapnya. (ted)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60