Lumajang Raih WTP, Namun BPK Temukan Kelemahan dan Ketidakpatuhan

BPK menyerahkan WTP pada Bupati Lumajang.

Lumajang, Jatim Hari Ini – Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali Meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2020. Ini merupakan WTP ketiga bagi Lumajang.

WTP itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Provinsi Jawa Timur pada Bupati Lumajang, Jumat (21/05/2021).

Bacaan Lainnya

Namun BPK menemukan kelemahan ketentang sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan tehadap perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Hal ini diketahui dalam surat hasil pemeriksaan yang ditandatangani Kepala Perwakilan Joko Agus Setyawan. BPK menyebut ada 3 poin kelemahan dan ketidakpatuhan.

Pertama, retribusi pasar umum daerah dan perizinan belum di pungut sebesar Rp. 1.351.037.816.75. Kedua, pengelolaan kas pengeluaran pembantu di bendahara Dinas Pendidikan dan bantuan operasional BOS pada lembaga sekolah tidak tertib. Ketiga, penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Lumajang yang belum memadai.

Dengan temuan tersebut, BPK pun merekomendasikan Bupati Lumajang untuk menginstruksikan kepada OPD yang bersangkutan agar ditindaklanjuti. Sebagai bentuk pertanggungjawaban selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan di terima.

Sementara, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan, WTP memang suatu keharusan yang harus didapat. “WTP ini bukan prestasi, tapi keharusan,” katanya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati, Sekda,Kepala Ispektorat serta OPD beserta jajaranya. “Terus semangat bekerja keras bersama untuk merealisasikan program yang telah di rencanakan,” imbuhnya. (ted)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60