DPRD Kritik Penyajian Dokumen LKPJ Bupati Lumajang

Wakil Ketua II DPRD Lumajang H.Bukasan.

Lumajang, Jatim Hari Ini – DPRD Lumajang mengkritik penyajian dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Lumajang Tahun 2020.

DPRD menilai dokumen tersebut kurang lengkap. Hal itu diutarakan wakil rakyat dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Lumajang, Senin (10/05/2021).

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua II DPRD Lumajang H.Bukasan mengatakan, LKPJ itu perlu diperbaiki, diantaranya karena tidak tersedianya informasi realisasi dalam bentuk prosentase. Sehingga mempersulit pembaca untuk mendapatkan informasi prosentase pencapaian.

“Sebenarnya Penggunaan tabel ini sangatlah di perlukan agar dapat memudahkan pembacanya, namun informasi flown (melayang) sehingga menyebabkan over page (lebih dari halaman),” kata H.Bukasan.

Kemudian menurutnya, tidak adanya penjelasan untuk deskripsi atau pengertian dalam penyajian LKPJ sehingga tidak akurat dalam data. Informasi mengenai rasio efisiensi untuk capaian keuangan untuk setiap urusan belum di temukan.

“Tidak adanya informasi total anggaran yang ada realisasinya untuk setiap urusan, tampilan LKPJ belum menarik seperti perlu ditambahkan daftar tabel dan gambar pada LKPJ,” terang politisi dari PDIP tersebut.

Usai paripurna, Ketua DPRD Lumajang Anang Syaifudin mengatakan, catatan kritis yang disampaikan saat sidang paripurna merupakan bagian upaya dari DPRD untuk bersama membangun Kabupaten Lumajang jauh lebih baik.

“Saya berpikir jika pemerintah dan DPRD Lumajang memiliki filosofi kuntul baris artinya DPRd dan Pemerintah bersama-sama untuk pembangunan Lumajang supaya lebih baik,” katanya. (ted)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60