Gabungan LSM Pasuruan Desak Pengusutan Dugaan Fee Proyek dan Kasus BOP

Aksi Aliansi Masyarakat Pasuruan Timur.

Pasuruan, Jatim Hari Ini – Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pasuruan Timur yang dikoordinatori LSM Gema Anak Bangsa ngluruk Gedung Perkantoran Kesekretariatan Daerah Kabupaten Pasuruan di Jalan Hayam Wuruk Kota Pasuruan, Rabu (28/4/2021) siang. Sebelumnya mereka juga ngluruk Kantor Kejaksaan Negeri Bangil.

Aksi massa ini bertujuan mendesak penuntasan penyidikan kasus dugaan pemotongan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang menyasar Lembaga Pendidikan Agama, seperti TPQ, Madrasah Diniyah hingga Yayasan Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Pasuruan. Serta meminta pengusutan polemik dugaan adanya fee proyek di lingkungan Pemkab.

Bacaan Lainnya

Perwakilan pemerintah daerah melalui Asisten 1 Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan, Rakhmad Syarifudin kemudian mempersilahkan beberapa perwakilan pengunjuk rasa masuk ke ruanganya. Dengan didampingi beberapa organisasi pemerintah daerah lainya serta unsur kepolisian

Dalam kesempatan itu, Rahmad menyatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi berbagai bentuk masukan dan kritikan sebagai bagian dari sinergitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Ini bagian dari sinergi kita, dan saya berharap sinergi ini terbangun demi membangun pasuruan,” ujarnya.

Rahmad menjelaskan, terkait tuntutan para peserta aksi Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan mendorong penyelesaian sesuai prosedur hukum.

“Karena itu sudah masuk ranah hukum maka yang bisa kita lakukan adalah mensupport penegakan hukum. Kamipun di Pemerintah Daerah ini akan siap memberikan keterangan dan dukungan yang dibutuhkan oleh penegak hukum jika dipanggil,”  jelasnya.

Ismil Makky salah satu koordinator aksi pada Jatimhariini.com mengungkapkan, bupati perlu mengevaluasi kinerja Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLP) Kabupaten Pasuruan. Karena dinilai sudah tidak bersikap profesional, proporsional serta independen dalam penyelenggaraan lelang proyek dilingkungan Pemerintah Daerah.

“Adanya pengakuan fee 8 persen guna memuluskan pemenangan rekanan pada proyek TPA Wonokerto dari pihak kinsorsium pada oknum LSM berinisal LJ, adalah satu bentuk bahwa terdapat praktek manipulasi dalam proses lelang yang melibatkan pejabat di BLP,” ungkapnya.

“Di sini kita mendesak agar Bupati Pasuruan memberikan sanksi tegas pada pejabat di BLP yang terkait secara langsung pada penyelenggaraan lelang proyek guna menuju Pasuruan lebih baik,” seru pria bertubuh tambun ini. (zai/gas)



banner 468x60

Pos terkait

banner 468x60